What Does agus joko pramono Mean?
What Does agus joko pramono Mean?
Blog Article
The effect of strategic administration accounting on strategic provide chain via internal and exterior orientation
Mietzner berkata, partai politik memegang kekuatan kultural yang tak dimiliki oleh presiden. Contoh yang diberikan Mietzner adalah momen ketika Jokowi harus menghadapi persoalan politik identitas dan agama.
VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.
Kombinasi sistem presidensialisme dan multipartai yang berlaku di Indonesia mudah memicu ketidakstabilan pemerintahan.
Berikut ini adalah daftar tokoh-tokoh yang berasal dari suku Jawa atau berdarah Jawa, baik yang lahir di Jawa maupun di wilayah lain. Daftar ini tidak bersifat tetap, tapi akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan.
The board can abide by up on this kind of detection by conducting investigative audit, possibly dependant on its initiative or the requests of regulation enforcement officials, he discussed.
“Ini punya resiko terhadap diskriminasi pelayanan publik karena konsep warga negara diganti menjadi konstituen,” tuturnya.
Kontributor utama artikel ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan subjek. Artikel ini mungkin perlu dirapikan agar mematuhi kebijakan konten Wikipedia, terutama dalam hal sudut pandang netral.
“Prabowo sepertinya juga tidak berani membentuk koalisi model minimum profitable,” ujar Mada. Minimum amount profitable merupakan terminologi yang merujuk koalisi partai yang menguasai fifty one% jumlah kursi legislatif.
Kemunculan mereka terjadi setelah mengemuka kabar bahwa jumlah menteri yang akan ditunjuk Prabowo akan menjadi yang terbanyak sejak era pemilihan presiden secara langsung tahun 2004.
Sayangnya, hubungan Anies putus dengan AHY pada paruh kedua tahun 2023 lalu setelah melewati pendekatan yang cukup panjang.
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
; dan (3) reviu dilakukan sebelum laporan VNR diterbitkan, sehingga untuk mendapatkan dukungan pemerintah, BPK secara intensif berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan reviu atas VNR dan laporan VNR selesai tepat waktu serta untuk memitigasi risiko validitas data.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan website konten ini.